DPD IMM Malut Soroti Dugaan Afiliasi Plt Kepala BPJN di Yayasan Mitra MBG

Ternate120 Dilihat

Ternate, IR— Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Utara menyoroti dugaan afiliasi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara Abdul Hamid Payapo dalam pengelolaan yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG).

IMM meminta pemerintah membuka secara transparan mekanisme penunjukan hingga pengelolaan yayasan mitra MBG di Maluku Utara. Pasalnya, program tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Sekretaris Umum DPD IMM Malut, Fitriyani Asar mengatakan, pelaksanaan program MBG harus bebas dari konflik kepentingan maupun praktik kedekatan kekuasaan.

“Program MBG tidak boleh dikelola dalam situasi yang menimbulkan dugaan konflik kepentingan maupun kedekatan kekuasaan. Pemerintah harus memastikan seluruh prosesnya berjalan transparan dan akuntabel,” kata Fitriyani, Minggu (24/5).

Menurut dia, pejabat publik wajib menjaga integritas dan menghindari keterlibatan dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan persepsi penyalahgunaan pengaruh dalam program negara.

“Dalam program yang menggunakan anggaran publik, semua pihak harus menjaga etika dan integritas. Jangan sampai muncul persepsi bahwa program sosial dijadikan ruang distribusi kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

DPD IMM Malut juga mendesak Badan Gizi Nasional dan pihak terkait membuka kepada publik proses penunjukan yayasan mitra MBG, termasuk struktur kepengurusan serta mekanisme verifikasinya.

“Kami meminta pemerintah membuka seluruh data yayasan mitra MBG secara transparan agar publik dapat mengetahui siapa saja yang terlibat dan bagaimana proses penentuannya,” ujarnya.

Selain itu, IMM menilai pengawasan terhadap program MBG perlu diperketat agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Program sebesar ini harus diawasi secara ketat agar benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau elit tertentu. Transparansi adalah syarat utama menjaga kepercayaan publik,” tandasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *