Maba, IR– Insiden kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa di PT Arumba Jaya Perkasa yang berlokasi di Desa Loleba, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur mendapat perhatian serius dari Pemerintah.
Mediator Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas di Disnaker Halmahera Timur, Saiful Kadir, menilai peristiwa ini menunjukkan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan tersebut belum optimal.
Melalui pesan WhatsApp, Saiful menegaskan bahwa setiap pekerja yang mengoperasikan alat berat wajib memiliki Surat Izin Operator (SIO) K3 sebagai bukti legalitas kompetensi.
“SIO adalah lisensi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yang membuktikan kemampuan operator mengendalikan alat berat seperti forklift, crane, maupun gondola secara aman,” jelasnya. Jumat, (20/3/2026).
Menurutnya, kepemilikan SIO bukan sekadar formalitas. Lisensi ini penting untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan memastikan operator siap bekerja di lapangan. Saiful menambahkan, kewajiban penerapan K3 telah diatur tegas dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 dan diperkuat melalui Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.
“Pekerja wajib memiliki lisensi K3 untuk pekerjaan berisiko tinggi. Di sisi lain, perusahaan juga wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia menilai insiden fatal yang terjadi di PT Arumba Jaya Perkasa patut diduga sebagai bentuk kelalaian perusahaan dalam menerapkan K3 secara optimal.
“Ini merupakan kelalaian perusahaan karena kurang menerapkan sistem K3,” ujar Saiful.
Disnaker Halmahera Timur pun akan menindaklanjuti kasus ini dengan memanggil pihak perusahaan untuk klarifikasi.
Pernyataan ini memperkuat sorotan terhadap lemahnya pengawasan dan penerapan standar keselamatan kerja di sektor pertambangan, khususnya pada perusahaan dengan riwayat kecelakaan kerja berulang.(*)
